Prabowo: UU BHP Contoh Neoliberalisme!

Prabowo: UU BHP Contoh Neoliberalisme!
Rabu, 10 Juni 2009 | 16:22 WIB

DEPOK, KOMPAS.com – Calon Wakil Presiden usungan PDI Perjuangan-Gerindra, Prabowo Subianto, menilai bahwa UU Badan Hukum Pendidikan merupakan contoh dari wujud neoliberalisme di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato politik, seusai penandatanganan kontrak politik pencabutan UU BHP, Rabu (10/6).

“UU ini contoh dari neoliberalisme yang masuk ke tanah air Indonesia. Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam UU ini berarti sesungguhnya komersial,” kata Prabowo di Hotel Bumiwiyata, Depok, Jawa Barat.

Kerakyatan vs Neoliberal

Kerakyatan vs Neoliberal
Ichsanuddin Noorsy
Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan
Universitas Gadjah Mada

Perseteruan aliran pemikiran di Indonesia kembali mengemuka setelah Prof. Dr. Boediono dipilih menjadi cawapres untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Boediono dengan latar belakang ilmu ekonomi dan kebijakan yang diambilnya selama menjadi pejabat publik telah dituding sebagai neoliberal. Wiranto dengan segala kiprahnya menawarkan ekonomi kemandirian. Prabowo Subianto bersama perjalanan kehidupannya memasarkan ekonomi kerakyatan.

Buku “Ilusi Negara Islam” Diluncurkan

Buku “Ilusi Negara Islam” Diluncurkan
By Republika Newsroom
Minggu, 17 Mei 2009 pukul 01:06:00

JAKARTA–Tiga tokoh Islam moderat meluncurkan buku berjudul “Ilusi Negara Islam”: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia.

Peluncuran buku berlangsung di Hotel Gran Melia Jakarta, Sabtu malam, dihadiri tiga tokoh Islam moderat yakni mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Mustofa Bisri (Gus Mus).

Selain peluncuran buku juga ditampilkan seri video “Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-Alamin”.

Developmentalisme

Developmentalisme

Senin, 18 Mei 2009 | 13:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Developmentalisme adalah kemistri ideologis antara kepentingan negara industri maju dan kepentingan elite politik negara dunia ketiga. Istilah ini tepat untuk menggambarkan realitas obyektif haluan ekonomi negara dunia ketiga ketimbang neoliberalisme, yang lebih kompleks pengertiannya. Neoliberalisme juga mencerminkan kepentingan sepihak negara industri maju, khususnya Amerika Serikat, dalam mempertahankan hegemoni ekonominya.

Mula-mula developmentalisme adalah salah satu teori pembangunan, yang berkembang menjadi ideologi. Demikian tinjauan ulang Tony Smith, pada 1985, setelah teori pembangunan internasional diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Ideologi ini timbul dan berkembang menurut versi negara industri maju dan negara dunia ketiga.

Darmin: Tidak Perlu Alergi Asing

Darmin: Tidak Perlu Alergi Asing
Selasa, 12 Mei 2009 | 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepemilikan asing atas aset perbankan dalam 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) terpilih Darmin Nasution mengatakan hal tersebut harus dicermati dan terus dimonitor.

“Jadi soal modal asing kita harus mencermati dan terus monitor. Tetapi tidak perlu alergi,” kata Darmin, seusai Rapat Paripurna DPR, di DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Catatan Pinggir Goenawan Mohamad: “Neo-Liberal”

Neo-Liberal

Senin, 04 Mei 2009

PADA suatu hari yang tak diumumkan, menjelang tahun 2009, neo-liberalisme terjerembap. Tapi lakon dengan tema ”Negara & pasar” itu tetap tak mudah diselesaikan.

Di Australia, misalnya. Kevin Rudd, perdana menteri yang berasal dari Partai Buruh, menulis sebuah esai dalam The Monthly awal tahun ini: krisis yang sekarang menghantam dunia adalah titik puncak ”neo-liberalisme” yang mendominasi kebijakan ekonomi dunia sejak 1978. Kini, masa kejayaan 30 tahun itu berakhir dengan kegagalan.

Sepanjang zaman itu, di bawah pemerintahan Partai Liberal yang baru saja jatuh, perekonomian dibiarkan menolak peran aktif Negara. Pasar diyakini sebagai jalan lurus yang tak perlu diintervensi. Lalu lintas global (terutama dalam pasar saham dan uang) dibebaskan menerobos perbatasan nasional.

Menjelang akhir 2008, ortodoksi ”neo-liberal” itu membawa krisis yang dahsyat. Rudd menggantikannya dengan yang berbeda. Ia menyebut agenda baru yang mendasari kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Partai Buruh di Australia sebagai ”kapitalisme sosial-demokratik”.

SELAMATKAN INDONESIA!

SELAMATKAN INDONESIA!

Melanjutkan tajuk “Pilpres dan Ekonomi Neo-Liberialisme” saya berusaha mencari bahan tentang Ekonomi Neo-liberialisme dan hubungan dengan Pilpres, saya menemukan buku Bpk. Mohammad Amien Rais yang berjudul “Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia”

Buku yang ditulis Amien Rais ini diterbitkan oleh PPSK Press, dengan tebal 298 halaman. Buku ini diluncurkan Amien Rais hari Selasa (13/5/2008), di sebuah gedung di kawasan Senayan, Jakarta. Selain terkait 10 tahun Reformasi, saat ini Indonesia juga memperingati 100 tahun (satu abad) Kebangkitan Indonesia.

Di dalam buku ini, Amien mengaku bahwa dirinya menyampaikan ulasan, usulan. dan kritikan. Amien sadar bukunya ini akan dianggap sebagai kritik yang tajam kepada rezim yang pernah memerintah Indonesia terutama oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saya sadar bahwa usulan kritis dalam risalah ini oleh sebagian masyarakat, khususnya pemerintah Yudhoyono, dianggap terlalu keras dan tajam,” tulis Amien dalam kata pengantarnya.

Fenomena itu, Prabowo Subianto!

Fenomena itu, Prabowo Subianto!

H. Bambang Eka Wijaya*

DUA rapimnassus partai dominan, PDI-P dan PPP, berujung ke satu nama: Prabowo Subianto–yang hanya dari partai papan bawah di parlemen hasil Pemilu Legislatif 2009 dengan suara 4,8 persen!” ujar Umar.”Rapimnassus PDI-P didukung bulat seluruh DPD agar Prabowo jadi pendamping Mega dalam pilpres! Sedang Rapimnassus PPP, meski diwarnai walk out, memandatkan pada Ketua Umumnya untuk mendukung Prabowo!”

“Berarti, fenomena dalam Pilpres 2009 bernama Prabowo Subianto!” sambut Amir. “Pria kelahiran 17 Oktober 1951 putra dari ‘ayatolah’ ekonom Indonesia Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo itu tak diragukan lagi popularitasnya selaku mantan Danjen Kopassus (1995–1998) dan menantu Pak Harto! Darah politik di tubuhnya bukan hanya dari ayahnya yang pada zaman Orde Lama bergerilya melawan penguasa lewat radio Suara Bebas, lebih kental lagi dari kakeknya Djojohadikoesoemo, yang bersama Bung Hatta awal 1930-an pendiri Parindra–Partai Indonesia Raya–wadah pejuang nasionalisme ketika PNI diberangus dan Bung Karno dipenjarakan oleh pemerintah kolonial!”

Malaya Untuk Melayu/Indonesia Raya

Perjuangan Malaya Untuk Melayu/Indonesia Raya

Berangkat dari konflik Indo-Malaysia tentang pelbagai hal,  maka saya akan mengangkat di blog ini beberapa Orpol (organisasi politik) dan riwayat pejuang Malaya yang berjuang untuk membentuk Republik Melayu/Indonesia Raya pada tahun 1945 yang berakhir dengan kegagalan.

Salah satu dari Orpol itu antara lain : PKMM (Parti Kebangsaan Melayu Malaya) sedangkan Pejuang-pejuang itu:

Ahmad Boestamam, Shamsiah Fakeh, Mokhtaruddin Lasso dan Dr. Burhanuddin Helmi

Tujuan dari tulisan-tulisan yang akan diangkat adalah menumbuhkan rasa persaudaran Kita Indonesai dengan Malaysia dan supaya segala permaslah diantara dua negara harus diselesaikan dengan semangat persaudaran menghindari solusi militer.

Pilpres dan Ekonomi Neo-Liberialisme

Menghadapi Pilpres Indonesia 2009, setiap Capres akan mengusung visi misi yang akan diangkat tapi yang saya perhatikan para Calon yang muncul seperti Presiden SBY tidak jelas memaparkan program-programnya kecuali jelas terlihat dari kebijakanya selama memerintah lima tahun sebelumnya (2004-2009)
yang mana kebijakanya mengarah kepada ekonomi Neoliberalisme seperti apa yang dikatakann Bpk Bpk Prabowo Subianto yang mengusung ekonomi Kerakyatan.

Dan berangkat dari pertanyaan Kawan saya  setelah melihat status offline saya di YM ttng Neoliberalisme maka di blog ini saya copaskan ttng “Neoliberalisme” yang bersumber dari Wikipedia agar kita bisa melek tentang istilah ini dan bahayanya jika konsep ini digunakan terus oleh rezim pemerintah kita yang terpilih lewat demokrasi.

Neoliberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.